Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Tertentu (PKWT). Di samping itu, Menteri Ida mengatakan UU Cipta Kerja juga mengatur
perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT.
"Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2003, ada
tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU No. 13 Tahun 2003 yaitu adalah justru memberikan
perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada
saat berakhirnya PKWT," kata dia dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10).

Adapun syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alih daya
atau outsourcing, masih tetap dipertahankan. Bahkan, UU Cipta Kerja memasukkan prinsip
pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih
daya, sepanjang objek pekerjaannya masih ada. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27 Tahun 2011.

Dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alih daya, UU Cipta Kerja juga mengatur syarat-
syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem online single
submission (OSS).

"Jadi bisa terkontrol. Selama ini mungkin ada banyak perusahaan outsourcing yang tidak
terdaftar maka dengan UU ini pengawasan kita bisa lakukan dengan baik karena harus terdaftar
dalam sistem OSS," pungkas dia.
Menko Airlangga: 2,9 Juta Anak Membutuhkan Lapangan Pekerjaan Menteri Koordinator
Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta seluruh masyarakat dan stakeholder memahami
substansi daripada Udang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sehingga, tidak terpancing pada isu-isu
yang berkembang di media dan kesimpangsiuran informasi atau hoaks.

Airlangga menegaskan, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan sinkronisasi regulasi
atau aturan yang banyak. Obesitas aturan tersebut kerap kali menghambat penciptaan lapangan
pekerjaan.
"Ada 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan apalagi di tengah pandemi
covid-19 ini kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak," kata dia dalam video
conference di Jakarta , Rabu (7/10).

Dia menegaskan, UU Cipta Kerja mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong
melalui DPR RI. Sehingga kehadirannya pun memberikan kepastian hukum dan diperlukan dalam
penciptaan lapangan kerja dan kepastian dalam bekerja.

"80 persen pekerja kita pendidikannya menengah ke bawah dan 39 persen adalah SD. Oleh
karena itu sangat penting agar sektor padat karya terbuka," tandas dia.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani Sumber: Liputan6 [bim] Menko Airlangga Soal UU Cipta Kerja:
Upah Minimum Tak Dihapus, Gaji Tak Akan Turun Menko Airlangga: 29 Juta Anak...

282