Page 285 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 285
UU CIPTA KERJA TAK HAMBAT PERJUANGAN SP ADVOKASI BURUH YANG KENA
PHK
Undang-undang (UU) Cipta kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja atau Serikat
Buruh untuk memperjuangkan kepentingan anggota. Pemberian ruang tersebut terutama untuk
memberikan advokasi kepada buruh yang mengalami PHK .
"Kita tetap menyediakan peran-peran SP atau SB dalam mengadvokasi anggotanya ketika
mengalami persoalan PHK dengan pengusaha," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).
Ida menyebutkan, UU Cipta Kerja justru mempertegas pengaturan upah bagi pekerja atau buruh
yang sedang menjalani proses sengketa PHK. Pengaturan tersebut mulai dari proses hubungan
industrial sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ini juga sesuai ketentuan MK tahun 2011. Ketika ada proses PHK maka buruh masih
mendapatkan upah. Ini ditegaskan di dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta kerja juga mengatur
ketentuan program jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaatnya yaitu berupa uang tunai akses
informasi pasar kerja, dan pasar kerja.
Ida menuturkan, UU ini lebih memberikan kepastian terkait hak pesangon yang diterima oleh
pekerja atau buruh dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan pengusaha.
Serta mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor
13 Tahun 2003.
"Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya cash benefit , vocational training , dan
pelatihan kerja, ini yang tidak kita jumpai dan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003. Ketika seseorang mengalami PHK maka dia membutuhkan sangu atau pesangon
berupa cash benefit . Dan paling penting ketika dia di- PHK , membutuhkan skill baru, maka
diberikan reskilling , upskilling ," kata Ida.
"Dari penjelasan ini kita bisa tahu banyak distorsi informasi yang berkembang di masyarakat
yang sesungguhnya jauh dari kenyataannya," pungkas dia.
Hari ketiga aksi protes dan mogok kerja terhadap disahkannya Undang-undang Omnibus Law
Ciptaker, ribuan buruh memblokade akses Kota Tangerang menuju Jakarta Barat, Rabu
(7/10/2020).
Aksi mogok kerja dan protes tersebut terjadi di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Polisi
mencegat aksi buruh yang konvoi dan hendak menuju Jakarta. Berdasarkan pantauan, konvoi
massa buruh itu menggunakan sepeda motor dan mobil komando. Mereka yang mengenakan
atribut berbagai serikat buruh itu memadati ruas Jalan Daan Mogot, konvoi mendapat
pengawasan ketat dari aparat. Aparat bahkan membentuk blokade di perbatasan Tangerang
dengan Jakarta. Blokade dibuat agar para buruh tidak merangsek masuk menuju Jakarta. Para
buruh menyebut puncak aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan pada Kamis
(8/10/2020).
"Harapannya besok sesuai pemberitahuan yang kami layangkan ke Mabes Polri tujuan aksi kami
ke DPR," ujar orator.
Menurut buruh , massa tidak berniat bentrok dengan aparat Kepolisan maupun TNI. Massa
turun ke jalan hanya ingin memperjuangkan hak-haknya yang didegradasi akibat pengesahan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
"Besok kami tidak dipaksa untuk berbenturan dengan aparat karena kami murni
memperjuangkan hak kami. Tidak ada aksi kami ini ditunggangi," katanya.
284
