Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 289
Ida menyebutkan, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja/ buruh yang
menghadapi PHK, UU Cipta Kerja tetap membahas syarat dan ketentuan PHK seperti yang
diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Jadi, tidak benar kalau
dihapus," tuturnya, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).
UU Cipta Kerja, tambah Ida, juga memberikan ruang kepada peranan serikat pekerja/ buruh
terkait isu PHK. Dalam hal ini, serikat tetap bisa melakukan advokasi kepada anggota saat
mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya.
Selama proses penyelesaian PHK, Ida menuturkan, pengusaha wajib memberikan upah kepada
pekerja. Kewajiban pengupahan dilakukan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap. "Ini sebagaimana ketentuan Mahkamah Konstitusi tahun 2011," ucapnya.
Selain upah, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kepada pekerja/ buruh yang terkena
PHK melalui UU Cipta Kerja. Jaminan yang dikenal dengan nama Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) itu memberikan manfaat berupa uang tunai, pelatihan kerja dan akses penempatan pasar
kerja yang dikelola pemerintah.
Menurut Ida, JKP menjadi ketentuan baru yang diterima oleh pekerja di samping pesangon yang
diberikan pengusaha. Dalam regulasi sebelumnya, UU Nomor 13/2003, pemerintah tidak
mengatur pemberian jaminan tersebut.
Mengenai pesangon pun, disebutkan Ida, sudah diatur dan diberikan kepastian dalam UU Cipta
Kerja.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, isu
lain yang juga mengalami disrupsi adalah waktu kerja dan istirahat. Ia menuturkan,
ketentuannya masih sesuai dengan UU 13/2003. Tapi, sektor tertentu yang membutuhkan
fleksibilitas, seperti perdagangan elektronik ( e-commerce ) sudah diatur dalam Pasal 77 UU
Cipta Kerja.
Airlangga menambahkan, UU Cipta Kerja menegaskan, pengusaha wajib memberikan cuti dan
waktu istirahat. Termasuk untuk memberikan waktu ibadah. "Demikian juga terkait cuti
melahirkan, menyusui dan haid, tetap disesuaikan dengan Undang-Undang (re: UU 13/2003).
Tidak dihapus," katanya, dalam kesempatan yang sama.
288
