Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 291
Di samping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh, serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM.
"Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur
pengupahan nya dalam UU Cipta Kerja," jelas dia.
Dia menegaskan, dalam memberikan perlindungan itu tidak hanya kepada pekerja formal saja.
Tapi juga harus memastikan bagi sektor UMKM.
Di samping itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menepis anggapan kalau upah
minimum kabupaten atau kota (UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan
DPR.
Dia mengatakan memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di
Omnibus Law UU Cipta Kerja. Namun dia menegaskan, ketentuan UMK tetap masih berlaku.
"Terdapat penegasan variabel dan formula, berdasarkan inflasi. Selain itu UMP kab/kota juga
tetap dipertahankan," jelas dia.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
, kenaikan upah minimum berdasarkan rumusan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari
lembaga resmi statistik, yakni Badan Pusat Statitistik (BPS).
Sementara dalam Pasal 88D UU Cipta Kerja, formula perhitungan upah minimum memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Artinya, hanya bisa menggunakan pertumbuhan
ekonomi saja atau inflasi.
"Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi," tulis Pasal 88D ayat 2 UU Cipta Kerja.
Meski demikian, formula perhitungan upah minimum secara detail itu nantinya akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
"Upah minimum sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum," tulis Pasal 88E.
Dalam UU Cipta Kerja juga disebutkan, kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya
mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Adapun kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja
lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu,
bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah
sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com.
290
