Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 295
"Kita sama sekali tidak meniadakan peran serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi
anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya," tegas Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah dalam konferensi pers UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).
Ida pun membantah, UU ini memangkas ketentuan persyaratan dan tata cara PHK. Pasalnya,
ketentuan dan syarat tata cara PHK tetap diatur sebagaimana Undang-Undang 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Bahkan, UU Cipta Kerja justru semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses
sebagai pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga
sebagaimana ketentuan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 ketika PHK masih ada dalam proses,
maka buruh masih mendapatkan upah dan ini ditegaskan di UU Cipta Kerja.
Ida menambahkan, UU Cipta Kerja juga tidak menghapus ketentuan upah minimum. "Jadi
banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur
kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015
memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah," tegasnya.
Nantinya, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini akan mengatur lebih detail formula upah.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi," imbuh dia.
Ida juga menegaskan, ketentuan upah minimum kabupaten atau kota juga dipertahankan.
Adapun, yang baru dalam undang-undang ini ialah penghapusan penangguhan pembayaran
upah minimum.
Lebih lanjut, Ida mengaku dalam UU ini, banyak sekali terjadi distorsi informasi terutama yang
menyangkut soal ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dia pun sangat berharap agar masyarakat
khususnya para pekerja untuk membaca secara utuh isi dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law
yang sudah disahkan melalui Paripurna DPR, Senin (5/10/2020) kemarin. Hal itu dikatakannya
sangat penting untuk menjawab kesalahpahaman yang beredar di publik.
Ida pun menyampaikan tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana Ketenagakerjaan itu
dihapuskan. Sebab, ketentuan mengenai sanksi pidana Ketenagakerjaan semuanya dikembalikan
seperti halnya dalam UU 13 Tahun 2003.
"Dari beberapa hal tersebut, maka bisa diketahui bahwa banyak distorsi yang berkembang di
masyarakat yang sesungguhnya jauh dari kenyataannya," tegas Ida.
Sumber:BeritaSatu.com.
294
