Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 297
Program itu, dikatakannya, belum pernah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun 2003. Padahal, sangat tepat diberikan bagi para pekerja yang kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
"Ini tidak kita jumpai di Undang Undang 13 Tahun 2003," kata Ida saat konferensi pers bersama
12 menteri Kabinet Indonesia Maju secara virtual, Rabu, 7 Oktober 2020.
Dia menilai, ketika pekerja kena PHK, maka yang paling dibutuhkan mereka adalah pesangon
atau uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Semua itu ditetapkan pada
pasal Pasal 46D.
"Yang paling penting ketika orang di-PHK, yang dibutuhkan akses penempatan pasar kerja yang
di- manage pemerintah sehingga dia akan dapat kemudahan memperoleh pekerjaan baru,"
ungkapnya.
Ida menekankan, semua ketentuan yang ada di dalam program tersebut, termasuk yang ada di
dalam UU Cipta Kerja, khususnya pada Bab IV Ketenagakerjaan memberikan perlindungan
kepada para pekerja.
"Hal-hal baru ini semua konteksnya memberi perlindungan kepada pekerja dan lebih memastikan
itu dengan skema program jaminan kehilangan pekerjaan," papar Ida. (art).
296
