Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 302
Judul Menaker Luruskan Informasi soal Ketenagakerjaan yang Simpang Siur
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/07/181306126/menaker-
luruskan-informasi-soal-ketenagakerjaan-yang-simpang-siur
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-10-07 18:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Beberapa hal terjadi pemelintiran isi dari
undang-undang klaster ketenagakerjaan. Yang pertama tentang Undang-Undang Cipta Kerja
tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi
dasar dalam penyusunan perjanjian kerja
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi bisa terkontrol dan selama ini mungkin
ada banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar maka dengan undang-undang ini
pengawasan kita bisa lakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini kenapa diatur. Jadi undang-undang yang
eksis tetap ada, tetapi kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada
bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini
berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Menko (Perekonomian) tadi.
Jadi, kita benar-benar mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan akibat adanya berkembang
begitu cepatnya ekonomi digital
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah coba meluruskan isi dari Omnibus Law Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja yang selama ini informasinya simpang siur. Seperti halnya informasi terkait
pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing),
dan waktu jam kerja pekerja/buruh.
MENAKER LURUSKAN INFORMASI SOAL KETENAGAKERJAAN YANG SIMPANG SIUR
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah coba meluruskan isi dari Omnibus Law Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja yang selama ini informasinya simpang siur. Seperti halnya informasi terkait
pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing),
dan waktu jam kerja pekerja/buruh.
301
