Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 300

Judul               Ingat Janji Pemerintah! Upah Minimum Kabupaten/Kota Tidak Dihapus
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/189008/34/ingat-janji-pemerintah-
                                    upah-minimum-kabupatenkota-tidak-dihapus-1602069057
                Jurnalis            Rina Anggraeni
                Tanggal             2020-10-07 18:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi banyak yang berkembang bahwa upah
              minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita atur kemudian ketentuannya tetap mengacu
              Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan PP No. 78 Tahun 2015 memang selanjutnya tetap diatur
              melalui peraturan pemerintah

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Terdapat  penegasan  variabel  dan  formula
              dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi
              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Upah  minimum  kabupaten/kota  tetap
              dipertahankan.  Saya  ulang  untuk  menegaskan  bahwa  upah  minimum  kabupaten  kota  tetap
              dipertahankan



              Ringkasan
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)  menjanjikan  Undang-Undang (UU) Omnibus Law
              Cipta Kerja  tetap menjamin hak-hak dan perlindungan upah pekerja atau buruh. Salah satunya
              terkait tidak ada penghapusan  upah minimum pekerja  di tingkat kabupaten/kota.



              INGAT JANJI PEMERINTAH! UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TIDAK DIHAPUS

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)  menjanjikan  Undang-Undang (UU) Omnibus Law
              Cipta Kerja  tetap menjamin hak-hak dan perlindungan upah pekerja atau buruh. Salah satunya
              terkait tidak ada penghapusan  upah minimum pekerja  di tingkat kabupaten/kota.

              "Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita
              atur kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan PP No. 78
              Tahun  2015  memang  selanjutnya  tetap  diatur  melalui  peraturan  pemerintah,"  ujar  Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat konferensi pers melalui video virtual, Rabu (7/10/2020).



                                                           299
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305