Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 304
Judul Pemerintah Jelaskan Kabar Penghapusan Upah Minimum dalam UU
Ciptaker
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/07/10/2020/pemerintah-jelaskan-
kabar-penghapusan-upah-minimum-dalam-uu-ciptaker/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 18:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Maka upah tidak akan
turun
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi upah minimum ini tetap kita atur.
Kemudian ketentuannya tetap memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ulang untuk menegaskan bahwa upah
minimum kabupaten kota tetap dipertahankan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear
disebutkan Undang-undang Cipta Kerja ini
Ringkasan
Beberapa poin Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dikatakan bermasalah. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah
penghapusan ketentuan upah minimum.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, memang banyak berita
tak benar alias hoax mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan penghapusan ketentuan upah minimum, ia
mengatakan hal tersebut tidaklah benar.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun ijin menjelaskan, regulasi tersebut tetap memberikan
perlindungan upah pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan mengacu
Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015. "Jadi upah minimum ini tetap kita atur.
Kemudian ketentuannya tetap memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah,"
ucapnya.
303

