Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

PEMERINTAH JELASKAN KABAR PENGHAPUSAN UPAH MINIMUM DALAM UU
CIPTAKER
Beberapa poin Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dikatakan bermasalah. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah
penghapusan ketentuan upah minimum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, memang banyak berita
tak benar alias hoax mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan penghapusan ketentuan upah minimum, ia
mengatakan hal tersebut tidaklah benar.

Upah minimum tidak dihapuskan, namun ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. "Maka upah tidak akan turun," ujatnya dalam Konferensi Pers Penjelasan
UU Cipta Kerja secara virtual, Rabu (7/10).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun ijin menjelaskan, regulasi tersebut tetap memberikan
perlindungan upah pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan mengacu
Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015. "Jadi upah minimum ini tetap kita atur.
Kemudian ketentuannya tetap memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah,"
ucapnya.
Ida mengungkapkan, Peraturan Pemerintah tersebut akan mengatur lebih detil formula upah.
Sebab, terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kemudian, ketentuan upah minimum kabupaten atau kota
juga dipertahankan.

"Saya ulang untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan,"
imbuhnya.

Ida membeberkan, hal yang baru dalam regulasi tersebut dimana penghapusan penangguhan
pembayaran upah minimum. Ida mengatakan, hal itu disebutkan secara jelas dalam aturan ini.

"Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear disebutkan Undang-undang Cipta Kerja ini," tutupnya.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah Reporter : Romys Binekasri .

304