Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 310
Judul Menaker Bantah UMP/UMK Dihapus dalam UU Cipta Kerja
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/350924-menaker-bantah-
umpumk-dihapus-dalam-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 18:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus,
jadi ini tetap kita atur. Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota tetap dipertahankan
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di UU Cipta
Kerja
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor
UMKM dan akan kita atur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja
neutral - Farida (Buruh) Dalam UU tersebut UMK dihapus, dan acuan nilai upah di Karawang
harus berdasarkan UMP. Hal ini jelas merugikan kami karena UMK Karawang telah tembus angka
Rp4,5 juta, sementara UMP Jabar hanya Rp1,8 juta
Ringkasan
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah isu soal penghapusan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Pemerintah, sebutnya,
masih mengakomodasi hal tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)
atau Omnibus Law.
MENAKER BANTAH UMP/UMK DIHAPUS DALAM UU CIPTA KERJA
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah isu soal penghapusan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Pemerintah, sebutnya,
masih mengakomodasi hal tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)
atau Omnibus Law.
"Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus, jadi ini tetap kita atur. Upah
minimum provinsi dan kabupaten/kota tetap dipertahankan," jelas Ida dalam Konferensi Pers
Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Jakarta, Rabu (7/10).
309
