Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 307
pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 7
Oktober 2020.
Protes terkait upah minimum sebelumnya disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
atau KSPI. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pemerintah berupaya menghapus upah
minimum sektoral atau UMPS dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK.
Menurut Airlangga, pengaturan terkait upah minimum tetap mengacu pada beleid sebelumnya,
yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, detail
terkait ketentuan di dalamnya diatur melalui regulasi turunan, yakni peraturan pemerintah atau
PP.
Adapun Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan UU Cipta Kerja justru memberikan
jaminan pengupahan bagi buruh. Menurut dia, dalam beleid baru, aturan tentang penangguhan
pembayaran upah dihapus. "Upah tidak bisa ditangguhkan," ucapnya.
Aturan-aturan yang ada, kata Ida, juga telah memberikan perkuatan perlindungan pengupahan,
termasuk pekerja di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, ia pun
memastikan UU yang baru tidak mengurangi hak-hak buruh.
"Jadi perluasan kesempatan kerja juga diharapkan dari UMKM kita. Dan akan diatur
pengupahannya dalam UU Cipta Kerja," katanya.
306
