Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Beberapa hal terjadi pemelintiran isi dari undang-undang klaster ketenagakerjaan. Yang
pertama tentang Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan
hak bagi pekerja atau buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja,"
katanya dalam konfrensi pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara daring, Rabu (7/10/2020).

Di samping itu, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur perlindungan
tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT.

Kemudian, kata Ida, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan
alih daya atau outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan, lanjut dia Undang-Undang Cipta
Kerja memasukkan prinsip perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian
perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya masih ada.

Hal Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011. Di samping itu,
dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alih daya, Undang-Undang Cipta Kerja juga
mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem
online single submission (OSS).

"Jadi bisa terkontrol dan selama ini mungkin ada banyak perusahaan outsourcing yang tidak
terdaftar maka dengan undang-undang ini pengawasan kita bisa lakukan dengan baik karena
harus terdaftar dalam sistem OSS," ujarnya.
Lebih lanjut kata Menaker, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat juga
diungkapkan banyak terjadi distorsi.

Dijelaskan, waktu kerja pekerja/buruh, tetap diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu
kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.

"Ini kenapa diatur. Jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi kita mengakomodir tuntutan
perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu
yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis seperti yang disampaikan oleh
Pak Menko (Perekonomian) tadi. Jadi, kita benar-benar mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan
akibat adanya berkembang begitu cepatnya ekonomi digital," jelas Ida.

302