Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul Menaker Sebut PHK Diatur, Tak Dilakukan Secara Semena-mena
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/10/07/180943/menaker-sebut-
phk-diatur-tak-dilakukan-secara-semena-mena
Jurnalis Dwi Bowo Raharjo
Tanggal 2020-10-07 18:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi tidaklah benar kalau dipangkas tentuan dan syarat tata
cara PHK. Tetap diatur sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kita tidak sama sekali menediakan peran-peran SP/SB dalam
mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusaha

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi
pekerja atau buruh yang mengalami PHK, Undang-Undang Cipta kerja mengatur ketentuan
mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai akses
informasi pasar kerja, dan pasar kerja

negative - Ida Fauziyah (Menaker) UU ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu
diterima oleh pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan
pengusaha, mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, yang ini tidak dikenal dalam UU Nomor
13 Tahun 2003

Ringkasan

Menteri Ketanagekerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan aturan terkait pemutusan
hubungan kerja ( PHK ) tetap diatur dan tak dilakukan semena-mena. Ida mengatakan tata
cara PHK tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

MENAKER SEBUT PHK DIATUR, TAK DILAKUKAN SECARA SEMENA-MENA

Menteri Ketanagekerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan aturan terkait pemutusan
hubungan kerja ( PHK ) tetap diatur dan tak dilakukan semena-mena. Ida mengatakan tata
cara PHK tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

307