Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Ini juga sesuai dengan putusan MK nomor 27
tahun 2011
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Ini kenapa diatur, jadi undang-undang yang eksis
tetap ada, tetapi kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada
bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu, yang di era ekonomi digital saat ini
berkembang sangat dinamis

negative - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Jadi banyak yang berkembang bahwa, upah
minimum dihapus. Padahal upah minimum ini tetap diatur dan ketentuannya juga tetap mengacu
pada uu 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Saya ulang untuk menegaskan bahwa Upah
Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Jadi tidaklah benar kalau dipangkas Ketentuan
dan syarat tata cara PHK. tetap diatur sebagaimana undang-undang 13 2003

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kita sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat
pekerja serikat buruh dalam mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan
pengusahanya

neutral - Hempri Suyatna (Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM) Namun,
jika dicermati lebih mendalam UU ini akan lebih cenderung memberi manfaat lebih kepada
pengusaha dibanding buruh

negative - Hempri Suyatna (Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM) Menurut
saya kurang pas mengingat kondisi perusahaan dan ekonomi dunia yang menurun

negative - Hempri Suyatna (Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM) Bukan
yang meminggirkan rakyat

Ringkasan

Pemerintah memastikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap mengatur hak dan
perlindungan upah pekerja atau buruh, termasuk mengatur upah minimum. Tapi, formulasi yang
lebih detail masih harus diperjelas dan akan dituangkan dalam regulasi turunan, yaitu Peraturan
Pemerintah (PP).

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menuturkan, pengaturan upah minimum
dalam UU Ciptaker mengacu pada dua regulasi. Yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dalam UU Ciptaker, Ida menambahkan, pemerintah hanya menegaskan variabel dan formula
dalam perhitungan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Upah minimum
kabupaten/kota juga dipastikan akan tetap dipertahankan.

PEMERINTAH JELASKAN FORMULASI UPAH MINIMUM DI UU CIPTAKER

Pemerintah memastikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap mengatur hak dan
perlindungan upah pekerja atau buruh, termasuk mengatur upah minimum. Tapi, formulasi yang
lebih detail masih harus diperjelas dan akan dituangkan dalam regulasi turunan, yaitu Peraturan
Pemerintah (PP).

312