Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 316
Selain itu, kata dia, terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum
berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) juga tetap dipertahankan. "Saya ulang untuk menegaskan bahwa Upah
Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan," katanya.
Hal lain yang terjadi distorsi dalam UU Ciptaker pada klaster ketenagakerjaan adalah UU ini
menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Ida kembali
membantah hal itu. Jadi tidak bisa pembayaran upah minimum itu ditangguhkan, ini jelas
disebutkan di UU Ciptaker yang baru disahkan kemarin.
Dan dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, Ida juga
menyampaikan UU Ciptaker justru turut meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan
kecil (UMKM). UU Ciptaker ini mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor UMKM, sehingga
dengan UU ini perluasan kesempatan kerja dari UMKM juga akan diatur pengupahannya.
Kemudian dalam rangka perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses
pemutusan hubungan kerja (PHK). Ida menerangkan, RUU Ciptaker tetap mengatur mengenai
ketentuan persyaratan dan tata cara PHK.
"Jadi tidaklah benar kalau dipangkas Ketentuan dan syarat tata cara PHK. tetap diatur
sebagaimana undang-undang 13 2003," sebutnya.
Termasuk peran serikat pekerja, Menaker juga membantah bila peran serikat pekerja
dihilangkan dalam UU Ciptaker. UU ini tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja atau serikat
buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.
"Kita sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat pekerja serikat buruh dalam
mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya," tegas
Menaker.
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Dr Hempri Suyatna, menilai UU
Ciptaker membuka ruang kemudahan investasi masuk. Namun, beberapa pasal memberi
manfaat lebih besar ke pengusaha, bukan buruh.
Hempri ia menekankan, ada dua sisi yang perlu dicermati. Positifnya, UU ini memang diharapkan
mampu memberi kemudahan bagi investasi masuk Indonesia. Sehingga, diharapkan
memberikan kemudahan bagi penciptaan lapangan kerja.
"Namun, jika dicermati lebih mendalam UU ini akan lebih cenderung memberi manfaat lebih
kepada pengusaha dibanding buruh," kata Hempri, Rabu (7/10).
Ia sependapat, jika UU Ciptaker menjadi satu usaha pemerintah memangkas birokrasi untuk
memudahkan iklim investasi di Indonesia. Secara konseptual, usaha ini diharapkan mampu
menarik investor dan membuka kesempatan kerja.
Sebab, dalam beberapa kasus sering muncul keluhan investor soal perizinan yang mungkin
berbelit. Namun, kemunculan UU ini di tengah-tengah pandemi global kini sangat tidak pas,
terlebih saat ekonomi dunia alami penurunan.
"Menurut saya kurang pas mengingat kondisi perusahaan dan ekonomi dunia yang menurun,"
ujar Hempri.
Selain itu, ia menuturkan, banyak penolakan dari buruh dan berbagai kalangan yang melakukan
melakukan penolakan. Seharusnya, kata Hempri, perlu sedikit ditunda sambil memperbaiki
beberapa pasal yang menjadi keluhan masyarakat.
315
