Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 311
Menurut Ida, pengaturan upah masih diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Ia juga menegaskan, dalam UU Ciptaker, perusahaan dilarang
menangguhkan pembayaran UMP atau UMK.
"Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja," sebutnya.
Dalam meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh, pemerintah mengatur pengupahan
bagi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Ida menegaskan, dengan aturan itu pemerintah juga memberikan perlindungan tidak hanya
kepada pekerja formal semata.
"Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM dan akan kita atur
pengupahannya dalam UU Cipta Kerja," pungkas Ida.
Diketahui, ribuan buruh di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengepung kantor Pemkab
Karawang. Mereka menuntut UU Cipta Kerja untuk dicabut atau dibatalkan. Mereka menganggap
dalam UU Ciptaker menghapus UMK.
"Dalam UU tersebut UMK dihapus, dan acuan nilai upah di Karawang harus berdasarkan UMP.
Hal ini jelas merugikan kami karena UMK Karawang telah tembus angka Rp4,5 juta, sementara
UMP Jabar hanya Rp1,8 juta," ujar Farida salah satu buruh, hari ini. (Ins/A-3).
310
