Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 312

Judul               Pemerintah Jelaskan Formulasi Upah Minimum di UU Ciptaker
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qhtw97328/pemerintah-jelaskan-
                                    formulasi-upah-minimum-di-uu-ciptaker
                Jurnalis            Indira Rezkisari
                Tanggal             2020-10-07 18:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian)  Tidak  dihapuskan,
              namun tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi dan salary yang diterima
              tidak akan turun

              positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) UU diharapkan menjadi
              solusi menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan perlindungan pada UMKM
              dan koperasi serta meningkatkan perlindungan para pekerja dan buruh
              positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Tentu tantangannya
              adalah terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada di Indonesia

              neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Golden moment ini tidak
              kita kesampingkan karena ini adalah momentum bagi Indonesia apalagi sekarang kita sudah
              masuk ke dalam upper middle income country

              negative  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian)  UU  Ciptaker
              merupakan UU yang mementingkan kepentingan rakyat disusun dan didorong melalui DPR RI.
              Ini yang menegaskan kepastian hukum

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Jadi, (upah minimum) tidak bisa ditangguhkan.
              Ini clear di UU Cipta Kerja

              negative  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Tenaga  Kerja)  Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana
              ketenagakerjaan semuanya dikembalikan seperti UU 13/2003

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Di mana disebutkan pasal ini bertujuan untuk
              perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dan  meningkatkan  peran  dan  kesejahteraan  pekerja  atau
              buruh

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU
              13 no. 2003 yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada para pekerja PKWT, yaitu
              adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT



                                                           311
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317