Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 314
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Ciptaker tetap
mensyaratkan upah minimum untuk pekerja/ buruh. "Tidak dihapuskan, namun tetap
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi dan salary yang diterima tidak akan
turun," ucapnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).
Airlangga menjelaskan, keberadaan UU Ciptaker bertujuan menyederhanakan, mensinkronisasi
dan memangkas 'obesitas' regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. Di sisi
lain, regulasi ini memberikan peningkatan perlindungan bagi pekerja atau buruh.
Airlangga mengatakan UU Ciptaker adalah solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di
Indonesia. "UU diharapkan menjadi solusi menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap
memberikan perlindungan pada UMKM dan koperasi serta meningkatkan perlindungan para
pekerja dan buruh," katanya.
Airlangga menyatakan ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan tantangan untuk mencapai
target Indonesia yang saat ini telah berada pada golongan upper middle income country untuk
lolos dari middle income trap. "Tentu tantangannya adalah terciptanya lapangan kerja bagi
angkatan kerja yang ada di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia beserta efektivitas UU Ciptaker dalam
menciptakan lapangan pekerjaan akan menjadi golden moment dalam meraih target tersebut.
Ia menyebutkan Indonesia mempunyai 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan
pekerjaan, sementara 87 persen pekerja berpendidikan menengah ke bawah dan 39 persen
pekerja berpendidikan sekolah dasar.
"Golden moment ini tidak kita kesampingkan karena ini adalah momentum bagi Indonesia
apalagi sekarang kita sudah masuk ke dalam upper middle income country," katanya.
Ia memastikan UU Ciptaker yang disusun oleh pemerintah dan DPR RI sepenuhnya berdasarkan
kepentingan rakyat. Karena dapat memberikan kepastian hukum terhadap penciptaan lapangan
pekerjaan maupun dalam bekerja.
"UU Ciptaker merupakan UU yang mementingkan kepentingan rakyat disusun dan didorong
melalui DPR RI. Ini yang menegaskan kepastian hukum," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menuturkan, pengaturan upah minimum
dalam UU Ciptaker mengacu pada dua regulasi. Yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dalam UU Ciptaker, Ida menambahkan, pemerintah hanya menegaskan variabel dan formula
dalam perhitungan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Upah minimum
kabupaten/kota juga dipastikan akan tetap dipertahankan.
Selain penegasan, UU Ciptaker juga memberikan ketentuan baru. Salah satunya yang disebutkan
Ida, penghapusan ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. "Jadi, (upah
minimum) tidak bisa ditangguhkan. Ini clear di UU Cipta Kerja," ujarnya, Ida menuturkan,
perlindungan dalam UU Ciptaker tidak hanya diberikan kepada pekerja formal, juga informal.
Dalam hal ini diberikan dalam bentuk pengaturan ketentuan pengupahan bagi sektor usaha
mikro dan kecil. Ketentuan tersebut dilaksanakan untuk memperluas penciptaan lapangan kerja
dari sektor mikro dan kecil.
Di sisi lain, Ida menegaskan, isu mengenai penghapusan ketentuan sanksi pidana dalam UU
Cipta Kerja adalah tidak benar. "Ketentuan mengenai sanksi pidana ketenagakerjaan semuanya
dikembalikan seperti UU 13/2003," katanya.
313
