Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 309
"Jadi tidaklah benar kalau dipangkas tentuan dan syarat tata cara PHK. Tetap diatur sebagaimana
di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," ujar dia dalam konferensi pers bersama 12
Menteri di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Selain itu, Ida menyebut di dalam UU Cipta Kerja serikat pekerja (SP) juga masih diberi ruang
untuk bisa memperjuangkan pekerja dalam proses PHK hingga memperjuangkan hak-hak
pekerja yang terkena PHK.
"Kita tidak sama sekali menediakan peran-peran SP/SB dalam mengadvokasi anggotanya ketika
mengalami persoalan PHK dengan pengusaha," ucap dia.
Politisi PKB ini melanjutkan, dalam UU Cipta Kerja para pekerja juga tetap mendapatkan upah
selama PHK itu masih diproses dalam sebuah pengadilan.
"Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami
PHK, Undang-Undang Cipta kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan
pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai akses informasi pasar kerja, dan pasar kerja,"
tutur dia.
"UU ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja/buruh dengan
adanya skema di samping pesangon yang diberikan pengusaha, mendapatkan jaminan
kehilangan pekerjaan, yang ini tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003," tambah Ida.
Sebelumnya, Ida Fauziyah menyebut banyak pemelintiran terkait dengan isi Undang-undang
Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dua hari lalu. Sehingga hal itu, lanjut dia, yang membuat
kesalahpahaman di masyarakat.
Ia menerangkan, salah satu yang isi yang dipelintir yaitu terkait dengak hak-hak pekerja alih
daya atau outsourcing. Menurutnya, hak-hak pekerja outsourcing masih dipenuhi di dalam UU
Cipta Kerja.
308
