Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 288
Judul Pemerintah Luruskan Aturan PHK di UU Cipta Kerja
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhtxkm383/pemerintah-luruskan-aturan-
phk-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Nidia Zuraya
Tanggal 2020-10-07 18:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, tidak benar kalau dihapus
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini sebagaimana ketentuan Mahkamah
Konstitusi tahun 2011
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Demikian juga terkait
cuti melahirkan, menyusui dan haid, tetap disesuaikan dengan Undang-Undang (re: UU
13/2003). Tidak dihapu
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan, Undang-Undang Cipta Kerja tetap
mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Beleid yang baru disetujui DPR pada Senin (5/10) ini juga disebutkan Ida, tetap memberikan
ruang bagi serikat untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya yang dalam proses PHK.
Ida mengatakan, banyak distorsi informasi yang ada di masyarakat mengenai cluster
ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Tidak terkecuali terkait PHK.
PEMERINTAH LURUSKAN ATURAN PHK DI UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan, Undang-Undang Cipta Kerja tetap
mengatur mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Beleid yang baru disetujui DPR pada Senin (5/10) ini juga disebutkan Ida, tetap memberikan
ruang bagi serikat untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya yang dalam proses PHK.
Ida mengatakan, banyak distorsi informasi yang ada di masyarakat mengenai cluster
ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Tidak terkecuali terkait PHK.
287
