Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 282
Judul UU Cipta Kerja Atur Pemberian Kompensasi Pekerja Kontrak &
Perlindungan Outsourcing
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/uu-cipta-kerja-atur-pemberian-
kompensasi-pekerja-kontrak-perlindungan-outsourcing.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2020-10-07 18:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur
sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2003, ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU No.
13 Tahun 2003 yaitu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu
adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi bisa terkontrol. Selama ini mungkin ada
banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar maka dengan UU ini pengawasan kita bisa
lakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Ada 2,92 juta anak muda yang
membutuhkan lapangan pekerjaan apalagi di tengah pandemi covid-19 ini kebutuhan atas
lapangan kerja baru sangat mendesak
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) 80 persen pekerja kita
pendidikannya menengah ke bawah dan 39 persen adalah SD. Oleh karena itu sangat penting
agar sektor padat karya terbuka
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebutkan Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap
mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Di samping itu, Menteri Ida mengatakan UU Cipta Kerja juga mengatur
perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT.
UU CIPTA KERJA ATUR PEMBERIAN KOMPENSASI PEKERJA KONTRAK &
PERLINDUNGAN OUTSOURCING
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebutkan Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap
mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh Perjanjian Kerja Waktu
281
