Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 267
AIRLANGGA JAWAB HOAKS SOAL OMNIBUS LAW BAB KETENAGAKERJAAN
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sejumlah
informasi yang beredar di masyarakat mengenai klaster ketenagakerjaan pada Omnibus Law
Cipta Kerja ( Ciptaker ) adalah hoaks.
"Ada beberapa hal isu pokok yang beredar di masyarakat, pertama banyak hoaks yang beredar
tentang ketenagakerjaan," ujarnya dalam konferensi pers virtual terkait UU Omnibus Law
Ciptaker, Rabu (7/10).
Pertama , ia menegaskan jika Om Ciptaker tidak menghapuskan ketentuan upah minimum.
Menurutnya, upah minimum tetap diberikan dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan
inflasi.
"Saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan, tapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Dan salary (gaji) yang diterima tidak turun," ujarnya.
Kedua , ia juga memastikan jika Omnibus Law Ciptaker tetap mengatur mengenai pemberian
pesangon. Bahkan, pemerintah memberikan manfaat baru bagi pekerja melalui UU Ciptaker,
yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Jika terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling, serta diberikan
akses pada pekerjaan baru," jelasnya.
Ketiga , UU Ciptaker tetap mengatur mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti termausk
cuti haid, hamil, melahirkan dan menyusui, sebagaimana yang tercantum dalam UU
Ketenagakerjaan. Pemberi kerja juga tetap wajib memberikan waktu ibadah kepada pekerja.
"Sementara yang sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti e-commerce itu diatur
sesuai dengan Pasal 77," imbuhnya.
Keempat , UU Ciptaker tetap memberikan perlindungan kepada pekerja alih daya atau
outsourcing .
Kelima , UU Ciptaker tetap mengatur masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Untuk TKA tentu yang diatur mereka yang dibutuhkan untuk perawatan, maintenance ,
ataupun tenaga peneliti yang melakukan kerjasama ataupun mereka yang datang sebagai
buyer," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai jika informasi
yang disampaikan mengenai kluster ketenagakerjaan dipelintir.
"Beberapa hal yang terjadi pemelintiran untuk klaster ketenagakerjaan," katanya.
Ia menegaskan jika UU Ciptaker tetap mengatur perlindungan bagi pekerja kontrak atau PKWT.
Sebaliknya, ia menegaskan jika UU Ciptaker menambah perlindungan bagi pekerja PKWT yang
sebelumnya tidak dicantumkan pada UU Ketenagakerjaan, berupa kompensasi jika kontraknya
berakhir.
"Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13/2003 yaitu justru memberikan perlindungan
kepada pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya
PKWT," tuturnya.
Sepakat dengan Airlangga, ia menegaskan jika UU Ciptaker tetap mempertahankan ketentuan
perlindungan bagi tenaga outsourcing. Bahkan, UU Ciptaker memasukkan prinsip pengalihan
266
