Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 265
UPAH MINIMUM DIKABARKAN DIHAPUS DALAM UU CIPTA KERJA, INI KATA
MENAKER
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Upah Minimum Provinsi (UMP)
masih tetap berlaku dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pemberian upah pada buruh tetap
mengacu pada Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015.
"Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Jadi upah minimum ini tetap kita
atur. Kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015
memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah," kata Ida dalam Konferensi Pers
Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).
Lebih lanjut, Ida menuturkan, Peraturan Pemerintah tersebut akan mengatur lebih detail tentang
formula upah. Termasuk penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum
berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ketentuan upah minimum kabupaten atau kota
juga dipertahankan.
"Upah minimum kabupaten kota juga tetap dipertahankan. Saya ulang untuk menegaskan bahwa
upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan," kata dia.
Selain itu, Ida menyebut di dalam UU Cipta Kerja pemerintah dan DPR sepakat menghapus
mengenai penangguhan pembayaran UMP. Sehingga, tak ada penangguhan pembayaran UMP
dari perusahaan ke pekerja. "Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di UU cipta
kerja ini," ujar Ida.
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memberikan kepastian dalam skema pengupahan . Salah
satunya terkait dengan penangguhan upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor
UMKM.
"UU Cipta Kerja menghapus ketentuan menganai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa
ditangguhkan, ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja," jelas Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dalam video conference di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Di samping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh, serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM.
"Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur
pengupahan nya dalam UU Cipta Kerja," jelas dia.
Dia menegaskan, dalam memberikan perlindungan itu tidak hanya kepada pekerja formal saja.
Tapi juga harus memastikan bagi sektor UMKM. Di samping itu, Politisi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini juga menepis anggapan kalau upah minimum kabupaten atau kota (UMK)
dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.
Dia mengatakan memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di
Omnibus Law UU Cipta Kerja. Namun dia menegaskan, ketentuan UMK tetap masih berlaku.
"Terdapat penegasan variabel dan formula, berdasarkan inflasi. Selain itu UMP kab/kota juga
tetap dipertahankan," jelas dia.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
kenaikan upah minimum berdasarkan rumusan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari
lembaga resmi statistik, yakni Badan Pusat Statitistik (BPS).
264
