Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 261
Kendati demikian, ia tak menjelaskan persoalan PKWT yang memungkinkan adanya potensi
kontrak semur hidup.
Ketentuan PKWT di UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi PKWT selama
tiga tahun dihapus oleh UU Cipta Kerja.
Politisi PKB itu juga mengklaim pemerintah melindungi tenaga kerja alih daya (outsorcing) lewat
UU Cipta Kerja dengan mewajibkan perusahaan alih daya terdaftar oleh pemerintah.
Kendati demikian, Ida tak menjelaskan diperbolehkannya outsorcing pada segala bidang kerja
yang diatur Cipta Kerja. Banyak kalangan menganggap pasal ini merugikan hak-hak pekerja dan
sangat menguntungkan perusahaan.
Ida juga mengklaim upah minimum kota (UMK) tidak dihapus dalam UU Cipta Kerja sehingga
para pekerja tak perlu khawatir.
Namun, dalam UU Cipta Kerja, pemerintah tak mewajibkan adanya UMK. Sebab frasa dalam
Pasal 88 c UU Cipta Kerja hanya menyatakan gubernur dapat menentukan UMK namun tak wajib
menerapkan. Dengan demikian, keberadaan UMK tidak diwajibkan ada.
Kendati demikian, Ida tetap mengklaim pemerintah telah melindungi hak-hak para pekerja dalam
sebuah ekosistem investasi yang berkelanjutan.
"Undang-undang ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan dan perlindungan kepada tenaga
kerja. Dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung
ekosistem investasi," lanjut politisi PKB itu.
Seperti diketahui, di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus
law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI,
Senin (5/10/2020).
UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai
ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
260
