Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Menurutnya, program tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003. Padahal itu penting diberikan kepada pekerja yang berdampak kena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Ini yang tidak kita jumpai dan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan sangu atau pesangon berupa cash
benefit," kata dia dalam video conference di Jakarta , Rabu (7/10).

Sebab itu, dengan adanya JKP di UU Cipta Kerja itu, korban PHK akan semakin mudah untuk
mendapatkan pekerjaan baru.

"Yang paling penting ketika orang di-PHK, yang dibutuhkan adalah akses penempatan pasar
kerja yang dimanage pemerintah. Sehingga kebutuhan dia ketika alami PHK akan mendapatkan
kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan baru," jelasnya.

Seperti diketahui, Program Jaminan Kehilangan pekerjaan ini diselenggarakan oleh badan
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJamsostek. Adapun pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak
mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan seperti yang tertulis pada Pasal 46A ayat 1 beleid
tersebut.

Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya pekerja yang
telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan tersebut.

Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah;
rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
"Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran," tulis
Pasal 46C UU Cipta Kerja.

"Hal-hal baru ini semua konteksnya memberi perlindungan kepada pekerja dan lebih memastikan
itu dengan skema program jaminan kehilangan pekerjaan," tandas Ida. [azz].

258