Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 256
Judul Menaker: Selain Pesangon, Korban PHK akan Mendapatkan JKP
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhtzgx383/menaker-selain-pesangon-
korban-phk-akan-mendapatkan-jkp
Jurnalis Nidia Zuraya
Tanggal 2020-10-07 19:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Undang-Undang mengatur dana awalnya akan diambil
dari APBN, paling besar Rp 6 triliun. Kecil ya bu?
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia
butuh sangu atau pesangon dan akan diberikan cash benefit melalui JKP
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal-hal baru ini konteksnya adalah
memberikan perlindungan kepada para pekerja dan memastikan perlindungan dengan skema
JKP
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pemerintah akan menggunakan dana
maksimal Rp 6 triliun dari kas negara untuk modal awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). Anggaran ini akan disuntik ke badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan
pemerintah.
MENAKER: SELAIN PESANGON, KORBAN PHK AKAN MENDAPATKAN JKP
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pemerintah akan menggunakan
dana maksimal Rp 6 triliun dari kas negara untuk modal awal program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). Anggaran ini akan disuntik ke badan penyelenggara jaminan sosial
ketenagakerjaan dan pemerintah.
Ida menyebutkan, ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja
disetujui oleh DPR pada Senin (5/10). "Undang-Undang mengatur dana awalnya akan diambil
dari APBN, paling besar Rp 6 triliun. Kecil ya bu?" tuturnya, sembari bertanya kepada Menteri
Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10).
255
