Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 251

"Ini tambahan baru yang tidak dikenal di UU Nomor 13 Tahun 2003," tuturnya, dalam konferensi
              pers secara virtual, Rabu (7/10).
              Ida  menyebutkan,  banyak  distorsi  informasi  yang  beredar  di  masyarakat  mengenai  klaster
              ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya terkait PKWT.

              Syarat-syarat  perlindungan  hak  pekerja/  buruh  alih  daya  (outsourcing)  juga  masih  tetap
              dipertahankan. Dalam UU Cipta Kerja, Ida menambahkan, pemerintah turut memasukkan prinsip
              pengalihan  perlindungan  hak  bagi  pekerja/  buruh  apabila terjadi  pergantian  perusahaan  alih
              daya sepanjang objek pekerjaan masih ada.

              Ketentuan tersebut, kata Ida, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun
              2011 yang menjadi salah satu pertimbangan penyusunan cluster ketenagakerjaan dalam UU
              Cipta Kerja. "Jadi, kami benar-benar mematuhi apa yang sudah menjadi putusan Mahkamah
              Konstitusi (MK)," kata Ida.

              Perlindungan  lain  yang  disebutkan  Ida,  pemerintah  melakukan  pengawasan  terhadap
              perusahaan alih daya melalui UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan dengan mensyaratkan perizinan
              perusahaan  tersebut  untuk  terintegrasi  dalam  Online  Single  Submission  (OSS).  Ketentuan
              tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memonitoring terhadap perusahaan.

              Ida menambahkan, distorsi lain yang juga banyak terjadi adalah ketentuan mengenai waktu
              kerja dan istirahat. Ia memastikan, hal ini tetap diatur sebagaimana UU Nomor 13/2003 yang
              ditambah dengan ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan istirahat pada sektor
              usaha maupun pekerjaan tertentu.

              Menurut Ida, tambahan ketentuan ini dilakukan sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap
              tuntutan  perlindungan  bagi  pekerja/  buruh  dalam  bentuk  hubungan  kerja  dan  sektor-sektor
              terkait ekonomi digital. Secara umum, Ida menekankan, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja
              dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja.
              "Regulasi ini juga diarahkan guna meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja maupun buruh
              dalam mendukung ekosistem investasi," katanya.



































                                                           250
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256