Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 248
"Pekerja atau buruh selama proses PHK, mereka masih diberikan upah. Itu tegas dalam UU Cipta
Kerja," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10).
Ketentuan selanjutnya, jaminan sosial terkait kehilangan pekerjaan. Adapun manfaatnya berupa
uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Ida mengklaim UU Cipta Kerja lebih
memberikan kepastian terhadap pekerja atau buruh korban PHK.
Diketahui, skema pembayaran pesangon sebesar 25 kali upah pekerja. Dengan ketentuan, 19
kali upah dari pemberi kerja dan 6 kali dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui
BPJAMSOSTEK.
"Ketika seseorang mengalami PHK, dia membutuhkan pesangon. Dia akan diberikan cash benefit.
Paling penting, ketika dia di-PHK, dia membutuhkan skill baru, maka diberikan up skilling," jelas
Ida.
"Selain itu yang penting juga, ketika kena PHK, dia mendapatkan akses kerja yang di-manage
pemerintah. Dia akan mendapatkan kemudahan untuk memeperoleh pekerjaan baru,"
imbuhnya.
Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus ketentuan sanksi pidana
terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Ketentuan itu dikatakannya sama seperti UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Saya kira banyak distorsi yang berkembang di masyarakat, yang sesungguhnya jauh dari
kenyataan," pungkas Ida.(OL-11).
247
