Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 245
Judul Menaker Bantah Omnibus Law Cipta Kerja Permudah PHK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201007191519-532-
555648/menaker-bantah-omnibus-law-cipta-kerja-permudah-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 19:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam rangka memberi perlindungan pekerja
atau buruh yang menghadapi proses PHK, UU Ciptaker tetap mengatur mengenai ketentuan
persyaratan dan ketentuan PHK. Jadi tidaklah benar dipangkas ketentuan dan syarat PHK, tetap
diatur sebagaimana UU 13/2003
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sama sekali tidak meniadakan peran-
peran serikat pekerja dan buruh mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK
dengan pengusahanya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketika PHK itu masih dalam proses, maka
buruh masih mendapatkan upah, ini ditegaskan dalam UU Ciptaker. Sekali lagi, kami mengatakan
bahwa kami mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi maka proses pun ditegaskan di UU
Ciptaker
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini yang tidak dijumpai diatur dalam UU
13/2003, ketika seseorang mengalami PHK , dia memerlukan sangu pesangon, atau cash benefit.
Dan yang paling penting ketika dia mengalami PHK dia membutuhkan skill baru, atau reskilling
dan up-skiling
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah jika UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus
Law Ciptaker mempermudah Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Alasannya, UU Ciptaker
tetap mengatur mengenai syarat dan ketentuan perusahaan melakukan PHK, sesuai dengan
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
MENAKER BANTAH OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERMUDAH PHK
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah jika UU Cipta Kerja (Ciptaker)
atau Omnibus Law Ciptaker mempermudah Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Alasannya,
244
