Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 242
Judul Menilik Nasib Pekerja Outsourcing dalam UU Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4376518/menilik-nasib-pekerja-
outsourcing-dalam-uu-cipta-kerja
Jurnalis Pipit Ika Ramadhani
Tanggal 2020-10-07 19:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ketentuan syarat-syarat itu tetap diatur
sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2003, ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU No.
13 Tahun 2003 yaitu adalah justru memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT, yaitu
adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi bisa terkontrol. Selama ini mungkin ada
banyak perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar maka dengan UU ini pengawasan kita bisa
lakukan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem OSS
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini yang tidak kita jumpai dan tidak diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia
membutuhkan sangu atau pesangon berupa cash benefit
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yang paling penting ketika orang di-PHK, yang
dibutuhkan adalah akses penempatan pasar kerja yang dimanage pemerintah. Sehingga
kebutuhan dia ketika alami PHK akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan
baru
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal-hal baru ini semua konteksnya memberi
perlindungan kepada pekerja dan lebih memastikan itu dengan skema program jaminan
kehilangan pekerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, UU Cipta kerja tetap mengatur syarat-
syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
atau biasa disebut dengan Outsourcing . UU Cipta kerja juga mengatur perlindungan tambahan
berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT.
241
