Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 238
Judul Aturan UU Cipta Kerja, Bayar Upah Pekerja Tidak Boleh Molor
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/189102/34/aturan-uu-cipta-kerja-
bayar-upah-pekerja-tidak-boleh-molor-1602072606
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2020-10-07 19:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja menghapus ketentuan
mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di
UU Cipta Kerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita
harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada prinsip umum dalam kalster tenagakerja
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait menghapus
penangguhan upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor UMKM.
ATURAN UU CIPTA KERJA, BAYAR UPAH PEKERJA TIDAK BOLEH MOLOR
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait menghapus
penangguhan upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor UMKM.
"UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa
ditangguhkan. Ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja," jelas dia dalam video conference di
Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Disamping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh, serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM. "Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM kita dan akan
kita atur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja," jelasnya.
Dia menegaskan, dalam memberikan perlindungan itu tidak harua hanya kepada pekerja formal
saja. Tapi juga harus memastikan bagi sektor UMKM. "Ada prinsip umum dalam kalster
tenagakerja," tandasnya. (nng).
237
