Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 235
Judul Menaker: UU Ciptaker tak Hapus UMK, Cuti Hingga Pesangon PHK
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhu19k354/menaker-uu-ciptaker-tak-
hapus-umk-cuti-hingga-pesangon-phk
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2020-10-07 19:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Dimana disebutkan pasal ini bertujuan untuk perlindungan
kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13 no. 2003
yang itu adalah justru memberikan perlindungan kepada para pekerja PKWT, yaitu adanya
kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Ini juga sesuai dengan putusan MK nomor 27 tahun 2011
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Ini kenapa diatur, jadi undang-undang yang eksis tetap ada,
tetapi kita mengakomodir tuntutan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk
hubungan kerja dan sektor tertentu, yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat
dinamis
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi banyak yang berkembang bahwa, upaha minimum
dihapus. Padahal upah minimum ini tetap diatur dan ketentuannya juga tetap mengacu pada uu
13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya ulang untuk menegaskan bahwa Upah Minimum
Kabupaten/Kota tetap dipertahankan
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi tidaklah benar kalau dipangkas Ketentuan dan syarat tata
cara PHK. tetap diatur sebagaimana undang-undang 13 2003
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kita sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat
pekerja serikat buruh dalam mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan
pengusahanya
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali menjelaskan soal poin-poin kluster
ketenagakerjaan di Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang selama ini mengalami distorsi
234
