Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 233
Judul Menaker Ida Fauziyah: UU Ciptaker Banyak Dipelintir
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/189108/34/menaker-ida-fauziyah-
uu-ciptaker-banyak-dipelintir-1602072634
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2020-10-07 19:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Ini banyak yang terjadi pemelintiran isi Undang-undang
klaster Ketenagakerjaan. Yang pertama tentang bahwa Undang-undang Cipta Kerja tetap
mengatur syarat-syarat hak pekerja atau buruh PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dalam
penyusunan perjanjian kerja
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13 2003
yang itu justru memberikan pelindungan pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi pekerja atau
buruh saat berakhirnya PKWT
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kemudian syarat-syarat dan perlindungan buruh alih daya
atau outsourcing masih tetap dipertahankan. Bahkan Undang-undang Cipta Kerja memasukkan
prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian
perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaan masih ada. Ini sesuai dengan putusan MK
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, banyak informasi yang diartikan
salah pada Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) . Hal ini menurutnya dikarenakan
beberapa masyarakat yang tidak membaca isi per klaster UU Ciptaker.
MENAKER IDA FAUZIYAH: UU CIPTAKER BANYAK DIPELINTIR
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, banyak informasi
yang diartikan salah pada Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) . Hal ini menurutnya
dikarenakan beberapa masyarakat yang tidak membaca isi per klaster UU Ciptaker.
"Ini banyak yang terjadi pemelintiran isi Undang-undang klaster Ketenagakerjaan. Yang pertama
tentang bahwa Undang-undang Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat hak pekerja atau buruh
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dalam penyusunan perjanjian kerja," kata Menaker Ida
dalam video virtual, Rabu (7/10/2020).
232
