Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 228
Berikut Penjelasan Isi RUU Cipta Kerja Tentang Cuti Melahirkan 2020: Berdasarkan pencarian
detikcom, tidak ditemukan Isi RUU Cipta Kerja tentang melahirkan yang dipersoalkan para
buruh di draft final RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
bahwa cuti melahirkan dan haid bagi buruh perempuan menjadi tidak dibayar.
"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya
buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong
upahnya pada saat mengambil cuti tersebut," kata Iqbal beberapa waktu lalu.
Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ia menjelaskan bahwa aturan tentang Cuti Melahirkan tidak dihilangkan.
"Di UU ini (Omnibus Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah
diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," ujar Airlangga, dikutip Rabu (7/10).
Adapun, aturan tentang cuti melahirkan tertuang pada aturan UU Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 82 yang berbunyi (1) Pekerja/buruh perempuan
berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan
anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan
atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau
bidan.
Artinya, Isi RUU Cipta Kerja tentang Cuti Melahirkan masih berpedoman pada UU
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ya! (pay/erd) window.
227
