Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 226
Meski begitu, dia mengatakan adanya pandemi Covid-19 turut memukul perekonomian
Indonesia. Melihat kondisi ini, dia pun berpendapat bahwa penetapan upah minimum tahun
mendatang tidak bisa ditetapkan seperti dalam kondisi normal.Apalagi, sesuai dengan PP
78/2019 , tahun 2021 seharusnya dilakukan peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita minus, saya kira tidak memungkinkan bagi kita
menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan
perundangan-undangan," jelas Ida dalam konferensi pers, Rabu (7/10).Dia pun mengatakan
Dewan Pengupahan Nasional telah merekomendasikan supaya UMP tahun 2021 sama seperti
tahun 2020. Menurutnya, saran ini akan menjadi masukan untuk penetapan upah minimum
tahun depan.
"Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi," jelas Ida.
Meski begitu, Ida pun memastikan pihaknya akan memberikan perkembangan terbaru dan tetap
mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional.Adapun, seiring dengan pengesahan
UU Cipta Kerja, Ida pun mengatakan tata cara penetapan upah minimum dan penetapan
formulanya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
"Kami sudah melaporkan kepada pak presiden, pembahas peraturan pemerintah ini, kami akan
menyertakan stakeholder ketenagakerjaan, dalam hal ini serikat pekerja dan serikat buruh dan
teman-teman pengusaha yang diwakili Apindo, Kadin dalam forum tripartit nasional," terangnya.
Editor: Noverius Laoli.
225
