Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 222
"Kami memberikan kepastian kalau hak pesangon diterima dengan skema selain pesangon, di
mana pekerja juga dapat jaminan kehilangan pekerjaan," kata Ida dalam telekonferensi, Rabu,
7 Oktober 2020.
Ida memastikan bahwa hal ini merupakan aspek pembeda dalam hal PHK dibandingkan yang
diatur sebelumnya dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dia melanjutkan, dalam hal syarat dan tata cara PHK di Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat
juga ruang bagi para pekerja untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya yang terkena
PHK melalui serikat buruh.
Selain itu, ada sejumlah kompensasi lain seperti pesangon tunai, pelatihan peningkatan keahlian,
dan pemberian akses terhadap informasi lowongan kerja.
"Kita tidak meniadakan peran serikat buruh. Kemudian kami juga mengatur soal pelatihan, dan
akses uang tunai. Manfaatnya cash benefit, vocational training , dan akses informasi kerja,"
ujarnya.
Diketahui, berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, besaran pesangon yang diberikan maksimal
25 kali upah dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh pemerintah.
Sebelumnya pesangon itu didapat oleh pekerja yang di-PHK sebanyak maksimal 32 kali upah,
dengan skema 23 kali dibayar perusahaan dan sembilan kali dibayar pemerintah. (ase).
221
