Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

mempertimbangkan faktor daya beli, mungkin nanti yang dipilih dalam PP ada inflasi," ujar Dinar
kepada Bisnis , Rabu (7/10/2020).
Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
kenaikan upah minimum ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi ditambah tingkat inflasi.

Dinar menambahkan, dalam PP yang sedang disusun terdapat penjelasan bahwa dengan
mengacu kepada salah satu faktor, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun inflasi, untuk
kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) dapat dilakukan jika salah satu dari dua hal tersebut
mengalami pertumbuhan positif.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh terkait dengan skema kenaikkan UMK dan penghapusan
ketentuan UMSK dalam UU Ciptaker. Padahal selama ini UMK dan UMSK juga menjadi bantalan
buruh ketika kenaikan UMP ditetapkan rendah.

Perlu diketahui, pemerintah menghapus ketentuan UMSK Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan.

Dalam UU Ketenagakerjaan, upah minimum diatur di pasal 89 dan mencakup mandatori
UMP/UMK dan UMSK. Tolak ukur penetapannya didasarkan oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

Penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur melalui rekomendasi dewan pengupahan.
Formulasinya menggunakan perhitungan inflasi dan PE nasional.
Kemudian, pasal 90 mengatur pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketetapan upah
minimum. Tetapi, jika tidak sanggup membayar, dapat ditangguhkan.

Sementara dalam UU Ciptaker, pasal 89 dan 90 UU Ketenagakerjaan dihapus dan digantikan
dengan Pasal 88 A--E. Dalam aturan baru tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dengan
mengacu kepada PE dan data ketenagakerjaan, serta boleh saja menetapkan UMK dengan syarat
tertentu dengan mengacu kepada PDRB dan inflasi daerah.

Dengan kata lain, UMK bukan lagi ketentuan yang bersifat mandatori. Tetapi, jika gubernur
menetapkan UMK, nilainya harus lebih tinggi daripada UMP.

219