Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Kerja ( UU Cipta Kerja ) yang mengubah sejumlah klausul tentang ketenagakerjaan dalam
beleid lama.
"Tata cara penetapan (besaran upah ) kemudian penetapan formulanya akan diatur PP
(peraturan pemerintah). Kami sudah laporkan ke Presiden (Joko Widodo) pembahasannya kami
akan menyertakan serikat pekerja, serikat buruh, Apindo, dan Kadin dalam forum nasional," ujar
Ida dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada 7 Oktober 2020.

Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, pemerintah dalam kurun 5 tahun harus melakukan
peninjauan ulang terhadap besaran kebutuhan hidup layak. Komponen itu termasuk dalam
skema penghitungan UMP.

Bila mengacu PP ini, evaluasi komponen kebutuhan hidup layak jatuh pada 2021. Di sisi lain,
menurut Ida, peninjauan kembali tidak memungkinkan karena pandemi telah membuat
pertumbuhan ekonomi minus.

Ida menjelaskan, pihaknya pun telah berkonsultasi dengan Dewan Pengupahan Nasional terkait
persoalan penghitungan UMP di masa pandemi. "Penghitungan upah minum akan menyesuaikan
dengan kondisi. Saya kira tidak memungkinkan menetapkan secara normal sebagaimana PP dan
UU," ucapnya.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam pembicaraannya, Dewan Pengupahan Nasional, kata Ida, memberikan saran agar
pemerintah mengembalikan formula penghitungan UMP seperti yang berlaku pada 2020.

"Karena kalau dipaksakan, banyak perusahaan yang tidak mampu," ucap Ida. Meski demikian,
pemerintah belum mengambil keputusan. "Pasti akan kami update."

231