Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

terintegrasi dalam sistem online single submission (OSS). Sehingga UU Cipta Kerja ini bisa
mengontrol perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar.
Dengan UU ini pengawasan outsourcing bisa dilakukan dengan baik karena terdaftar harus
terdaftar dalam sistem OSS. Berikutnya, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat.
Menaker Ida menyebut di poin ini banyak sekali terjadi distorsi informasinya. Padahal ini tetap
diatur sebagaimana UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan menambah
ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan
pekerjaan tertentu.

"Ini kenapa diatur, jadi undang-undang yang eksis tetap ada, tetapi kita mengakomodir tuntutan
perlindungan bagi pekerja atau buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu,
yang di era ekonomi digital saat ini berkembang sangat dinamis," jelasnya.

Kemudian UU Cipta Kerja ini, jelas Menaker, tetap mengatur hak-hak perlindungan upah bagi
pekerja atau buruh. Sebagaimana peraturan perundnag-undangan existing UU no.13 tahun 2003
dan PP no. 78 tahun 2015. "Jadi banyak yang berkembang bahwa, upaha minimum dihapus.
Padahal upah minimum ini tetap diatur dan ketentuannya juga tetap mengacu pada uu 13 tahun
2003 dan PP 78 tahun 2015," tegasnya.

Selain itu, kata dia, terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum
berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dimana ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) juga tetap dipertahankan. "Saya ulang untuk menegaskan bahwa Upah
Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan," katanya.

Hal lain yang terjadi distorsi dalam UU Cipta Kerja pada kluster ketenagakerjaan adalah UU ini
menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Menaker Ida
kembali membantah hal itu. Jadi tidak bisa pembayaran upah minimum itu ditangguhkan, ini
jelas disebutkan di UU Cipta kerja yang baru disahkan kemarin.

Kemudian dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, Menaker Ida
juga menyampaikan UU Cipta Kerja justru turut meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro
dan kecil (UMKM). UU Cipta Kerja ini mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor UMKM,
sehingga dengan UU ini perluasan kesempatan kerja dari UMKM juga akan diatur
pengupahannya.

Kemudian dalam rangka perlindungan kepada pekerja atau buruh yang menghadapi proses
pemutusan hubungan kerja (PHK). Menaker Ida menerangkan, RUU Cipta kerja tetap mengatur
mengenai ketentuan persyaratan dan tata cara PHK. "Jadi tidaklah benar kalau dipangkas
Ketentuan dan syarat tata cara PHK. tetap diatur sebagaimana undang-undang 13 2003,"
sebutnya.

Termasuk peran serikat pekerja, Menaker juga membantah bila peran serikat pekerja dihilangkan
dalam UU Cipta Kerja. UU ini tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja atau serikat buruh
dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK. "Kita
sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat pekerja serikat buruh dalam mengadvokasi
anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya," tegas Menaker.

236