Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 246

UU Ciptaker tetap mengatur mengenai syarat dan ketentuan perusahaan melakukan PHK, sesuai
              dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
              "Dalam rangka memberi perlindungan pekerja atau buruh yang menghadapi proses PHK, UU
              Ciptaker  tetap  mengatur  mengenai  ketentuan  persyaratan  dan  ketentuan  PHK.  Jadi  tidaklah
              benar dipangkas ketentuan dan syarat PHK, tetap diatur sebagaimana UU 13/2003," ujarnya
              dalam konferensi pers virtual terkait UU Ciptaker, Rabu (7/10).

              Selain itu, ia mengatakan jika UU Ciptaker tetap memberikan ruang bagi serikat kerja dan buruh
              untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya yang mengalami proses PHK. Ketentuan ini
              masih berlaku sesuai dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

              "Kami  sama  sekali  tidak  meniadakan  peran-peran  serikat  pekerja  dan  buruh  mengadvokasi
              anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya," imbuhnya.

              Sebaliknya, ia mengklaim jika UU Ciptaker justru mempertegas mengenai pemberian upah bagi
              pekerja atau buruh dalam proses PHK. Ia menegaskan pekerja atau buruh tetap menerima upah
              meskipun masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai putusan
              hukum.

              "Ketika PHK itu masih dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah, ini ditegaskan dalam
              UU  Ciptaker.  Sekali  lagi,  kami  mengatakan  bahwa  kami  mengikuti  keputusan  Mahkamah
              Konstitusi maka proses pun ditegaskan di UU Ciptaker," katanya.

              Selanjutnya, UU Ciptaker justru memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK
              melalui  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP),  yang  sebelumnya  tidak  ada  dalam  UU
              Ketenagakerjaan.

              Manfaat yang diterima pekerja melalui JKP meliputi uang tunai, pelatihan vokasi, dan pelatihan
              kerja.  Semua  itu  diberikan  dalam  konteks  memberikan  perlindungan  bagi  pekerja  yang
              mengalami PHK.

              "Ini  yang  tidak  dijumpai  diatur  dalam  UU  13/2003,  ketika  seseorang  mengalami  PHK  ,  dia
              memerlukan sangu pesangon, atau cash benefit. Dan yang paling penting ketika dia mengalami
              PHK dia membutuhkan skill baru, atau  reskilling  dan  up-skiling  ," katanya.

































                                                           245
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251