Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 257
Ida menjelaskan, JKP merupakan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang terkena PHK. JKP
menjadi ketentuan baru yang diterima oleh pekerja di samping pesangon yang diberikan
pengusaha. Dalam regulasi sebelumnya, UU Nomor 13/2003, pemerintah tidak mengatur
pemberian jaminan tersebut.
Pemberian JKP sudah mempertimbangkan kebutuhan pekerja/ buruh yang terkena PHK. Salah
satunya, uang tunai."Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia butuh sangu atau pesangon
dan akan diberikan cash benefit melalui JKP," kata Ida.
JKP juga memberikan fasilitas upskilling dan reskilling bagi pekerja/ buruh terdampak PHK.
Fasilitas ini diberikan agar mereka mampu menambah kemampuan baru ataupun meningkatkan
kemampuan yang sudah ada, sehingga diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik
setelahnya.
Fasilitas ketiga, akses penempatan pasar kerja yang dikelola oleh pemerintah. Ida mengatakan,
fasilitas ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pekerja/ buruh terkena PHK untuk
memperoleh pekerjaan baru.
"Hal-hal baru ini konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada para pekerja dan
memastikan perlindungan dengan skema JKP," ujar Ida.
256
