Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Outsourcing Terdaftar
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/350943-uu-cipta-kerja-
wajibkan-perusahaan-outsourcing-terdaftar
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 19:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Selama ini banyak perusahaan outsourching yang tidak
terdaftar. Dengan adanya UU ini kita bisa melakukan pengawasan dengan baik karena harus
terdaftar dalam sistem. Jadi bisa terkontrol

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Ketentuan mengenai waktu kerja dan istirahat, ini banyak
sekali terjadi distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana UU 13/2020

Ringkasan

PEMERINTAH mengaku bakal mengawasi tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja
(Ciptaker) atau Omnibus Law, mengatur perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem
Online Single Submission (OSS).

UU CIPTA KERJA WAJIBKAN PERUSAHAAN OUTSOURCING TERDAFTAR
PEMERINTAH mengaku bakal mengawasi tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja
(Ciptaker) atau Omnibus Law, mengatur perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem
Online Single Submission (OSS).

"Selama ini banyak perusahaan outsourching yang tidak terdaftar. Dengan adanya UU ini kita
bisa melakukan pengawasan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem. Jadi bisa
terkontrol," ujar Ida dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Jakarta,
Rabu (7/10).

Ida juga menjelaskan, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh outsourcing
masih tetap dipertahankan.

261