Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 264
Judul Upah Minimum Dikabarkan Dihapus dalam UU Cipta Kerja, Ini Kata
Menaker
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4376527/upah-minimum-
dikabarkan-dihapus-dalam-uu-cipta-kerja-ini-kata-menaker
Jurnalis Pipit Ika Ramadhani
Tanggal 2020-10-07 19:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus.
Jadi upah minimum ini tetap kita atur. Kemudian ketentuannya tetap mengacu Undang-undang
13 Tahun 2003 dan PP 78 2015 memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Upah minimum kabupaten kota juga tetap dipertahankan. Saya
ulang untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di UU cipta
kerja ini
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja menghapus ketentuan
menganai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear disebutkan di
UU Cipta Kerja
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor
UMKM kita dan akan kita atur pengupahan nya dalam UU Cipta Kerja
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Terdapat penegasan variabel dan formula, berdasarkan inflasi.
Selain itu UMP kab/kota juga tetap dipertahankan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Upah Minimum Provinsi (UMP)
masih tetap berlaku dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pemberian upah pada buruh tetap
mengacu pada Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015.
263
