Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 409
Judul Pemerintah Jamin Cuti Hamil dan Haid di Omnibus Law Ciptaker
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201007133746-532-
555438/pemerintah-jamin-cuti-hamil-dan-haid-di-omnibus-law-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 13:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ellen Setiadi (Staf Bidang Hubungan Ekonomi Politik Hukum dan Keamanan Kemenko
Bidang Perekonomian) Betul (cuti haid dan hamil tetap diberikan dan mengacu pada UU
Ketenagakerjaan)
negative - Abdul Fickar (Pakar Hukum Tata Negara) Kecuali, UU Ciptaker membatalkan seluruh
aturan cuti dalam UU Ketenagakerjaan
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Di UU ini (Omnibus
Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam Undang-
undang Ketenagakerjaan
Ringkasan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan jika cuti haid dan cuti hamil tetap
diberikan kepada pekerja dan buruh. Pasalnya, Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau
Omnibus Law Ciptaker tidak menghapuskan ketentuan tersebut.
Dengan demikian, ketentuan mengenai cuti haid dan cuti hamil tetap mengacu pada UU
Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Informasi tersebut dibenarkan oleh Staf Bidang
Hubungan Ekonomi Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Ellen Setiadi.
PEMERINTAH JAMIN CUTI HAMIL DAN HAID DI OMNIBUS LAW CIPTAKER
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan jika cuti haid dan cuti hamil tetap
diberikan kepada pekerja dan buruh. Pasalnya, Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau
Omnibus Law Ciptaker tidak menghapuskan ketentuan tersebut.
Dengan demikian, ketentuan mengenai cuti haid dan cuti hamil tetap mengacu pada UU
Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Informasi tersebut dibenarkan oleh Staf Bidang
Hubungan Ekonomi Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Ellen Setiadi.
408
