Page 414 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," ujarnya dalam
keterangan resmi, Selasa (6/10/2020).

Ida mengklaim pengaturan 'upah proses' bagi pekerja atau buruh saat PHK masih dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (incraht).

Menurut Ida, hal tersebut mengacu pada amanat putusan MK N0.37/PUU-IX/ 2011. "Kemudian
dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta
Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," paparnya.

Ida mengungkap ada beberapa manfaat dari JKP. Pertama, uang tunai. Kedua, akses informasi
pasar kerja. Ketiga, pelatihan kerja. "Apa manfaatnya JKP? JKP ini ini manfaatnya adalah berupa
pemberian cash benefit kemudian vocational training dan akses penempatan pasar kerja," kata
dia.
Sebelumnya, pemerintah mengubah ketentuan uang penggantian hak bagi pekerja yang terkena
PHK dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam Pasal 156 ayat (4)
bagian Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, hanya ada dua jenis uang penggantian hak yang
diwajibkan kepada pengusaha.
Pertama, uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kedua, biaya atau
ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana mereka diterima
bekerja. Di luar itu, uang penggantian hak yang wajib diberikan kepada buruh masuk ke dalam
kategori 'hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja* peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama'.

Sementara itu, dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada tiga
jenis uang penggantian hak yang wajib diterima bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, uang
pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kedua, uang pengganti biaya atau
ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana diterima bekerja.

Ketiga, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15
persen dari uang pesangon dan/atau 'uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
Di luar itu, ada pula uang pengganti yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Arbi/Ant

413