Page 413 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 413

Judul               KLAIM MENAKER, UU CIPTAKER JAMIN PEKERJA DAPAT PESANGIN
                                    DAN JPKP
                Nama Media          Harian Terbit
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            Arbi
                Tanggal             2020-10-07 13:43:00
                Ukuran              138x227mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 43.470.000
                News Value          Rp 217.350.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  RUU  Cipta  Kerja  tetap  memberikan  ruang  bagi  serikat
              pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami
              proses PHK

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi
              pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Apa manfaatnya JKP? JKP ini ini manfaatnya adalah berupa
              pemberian cash benefit kemudian vo-cational training dan akses penempatan pasar kerja



              Ringkasan

              UU Cipta Kerja disebut mempertegas pengaturan upah kepada pekerja atau buruh yang masih
              dalam  proses  PHK  sampai  mendapat  putusan  hukum  yang  berkekuatan  tetap.  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker),  Ida  Fauziyah,  memaparkan  aturan  PHK  (pemutusan  hubungan
              kerja)  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Menurutnya,  UU  Ciptaker  tetap
              mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK.


              KLAIM MENAKER, UU CIPTAKER JAMIN PEKERJA DAPAT PESANGIN DAN JPKP

              UU Cipta Kerja disebut mempertegas pengaturan upah kepada pekerja atau buruh yang masih
              dalam proses PHK sampai mendapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker),  Ida  Fauziyah,  memaparkan  aturan  PHK  (pemutusan
              hubungan kerja) yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya, UU Ciptaker
              tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK.





                                                           412
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418