Page 420 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 420
itu sudah lama. Kira-kira masih di awal-awal periode pemerintahan sekarang. Jauh sebelum ada
isu penolakan RUU Ciptaker. Dan dia menolak tawaran itu secara sopan,
neutral - Said Salahudin (Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)) Soal
tawaran jabatan memang saya pernah mendengar. Beberapa kawan memberitahukan Iqbal
pernah ditawari untuk memimpin sebuah lembaga pemerintah nonkementerian. Tetapi tawaran
itu sudah lama. Kira-kira masih di awal-awal periode pemerintahan sekarang. Jauh sebelum ada
isu penolakan RUU Ciptaker. Dan dia menolak tawaran itu secara sopan,
neutral - Said Salahudin (Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)) Nah,
masuk perangkap deh tuh partai. Alih-alih dapat jatah Wamen, mereka justru akan mendapat
stigma buruk dari masyarakat karena lebih mementingkan jabatan daripada nasib rakyat
neutral - Said Salahudin (Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)) Nah,
masuk perangkap deh tuh partai. Alih-alih dapat jatah Wamen, mereka justru akan mendapat
stigma buruk dari masyarakat karena lebih mementingkan jabatan daripada nasib rakyat
neutral - Said Salahudin (Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)) Untuk
menguji kemungkinan yang ketiga ini, nanti kita lihat: siapa parpol yang kelak dapat jatah kursi
Wamenaker dan Wamenkop UKM,
neutral - Said Salahudin (Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)) Untuk
menguji kemungkinan yang ketiga ini, nanti kita lihat: siapa parpol yang kelak dapat jatah kursi
Wamenaker dan Wamenkop UKM,
neutral - Said Salahudin (Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)) Itu
artinya, hampir 46 persen kursi DPR diduduki oleh para pemilik modal alias para cukong
neutral - Said Salahudin (Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma)) Itu
artinya, hampir 46 persen kursi DPR diduduki oleh para pemilik modal alias para cukong
Ringkasan
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menganggap,
sulit untuk mengatakan tidak ada korelasi antara penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang
menyediakan dua jabatan wakil menteri (wamen) dan pengesahaan Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja .
Dilihat dari tempusnya, lanjut dia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibentuk 10 hari sebelum Undang-Undang tentang
Cipta Kerja (UU Ciptaker) disahkan.
PENGESAHAN UU CIPTA KERJA, JABATAN WAMEN, DAN KEPENTINGAN
TERSEMBUNYI ANGGOTA DEWAN
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menganggap,
sulit untuk mengatakan tidak ada korelasi antara penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang
menyediakan dua jabatan wakil menteri (wamen) dan pengesahaan Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja .
Dilihat dari tempusnya, lanjut dia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian
419
