Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibentuk 10 hari sebelum Undang-Undang tentang
Cipta Kerja (UU Ciptaker) disahkan.
Perpres yang masing-masing mengatur adanya jabatan baru, yakni jabatan Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker) dan Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Wamenkop UKM) itu diundangkan tanggal 25 September 2020, sedangkan UU Ciptaker
disahkan secara materiil di DPR tanggal 5 Oktober 2020.

"Nah, secara politik kedua peristiwa yang berdekatan waktunya itu sangat mungkin memiliki
korelasi. Apa hubungannya? Ada lima kemungkinan," ujar Said Salahudin dalam keterangan
tertulisnya kepada SINDOnews , Rabu (7/10/2020).

Pertama , kata dia, jabatan Wamen dipersiapkan untuk ditawarkan kepada pimpinan buruh yang
menolak omnibus law. Dia mengatakan, kemungkinan itu disuarakan oleh sejumlah pihak yang
berusaha mengaitkan peristiwa pemanggilan dua pimpinan buruh oleh Presiden beberapa saat
sebelum UU Ciptaker disahkan.
"Tetapi saya menilai dugaan yang pertama ini memiliki probabilitas yang rendah. Saya sudah
tanyakan langsung soal ini kepada Presiden KSPI Said Iqbal. Dia memastikan itu hoaks.
Sejujurnya dia mengatakan pertemuan pimpinan buruh dengan Presiden murni membahas soal
poin-poin keberatan kelompok buruh terhadap materi muatan omnibus law ," ungkapnya.
Dia melanjutkan, soal pertemuan itu terbilang mendadak karena pada 5 Oktober pagi tersiar
kabar DPR hendak memajukan pengesahan RUU Ciptaker menjadi undang-undang pada hari itu
juga. Hal tersebut, sambung dia, di luar prediksi para pimpinan buruh.

Karena, kata dia, buruh menilai ada unsur kegentingan di situ, pimpinan mereka merasa perlu
bertemu Presiden guna meyakinkan kembali dan memohon kebijaksanaan dari Presiden agar
membatalkan omnibus law, atau setidaknya menunda pengesahannya sambil membuka kembali
ruang dialog.
Nah, rupa-rupanya Presiden tidak mengabulkan permohonan itu. Praktis tidak ada kesepakatan
apa pun dari pertemuan tersebut. "Soal tawaran jabatan memang saya pernah mendengar.
Beberapa kawan memberitahukan Iqbal pernah ditawari untuk memimpin sebuah lembaga
pemerintah nonkementerian. Tetapi tawaran itu sudah lama. Kira-kira masih di awal-awal
periode pemerintahan sekarang. Jauh sebelum ada isu penolakan RUU Ciptaker. Dan dia menolak
tawaran itu secara sopan," tuturnya.

Dia mengatakan, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea juga sudah mengonfirmasi bahwa sama
sekali tidak ada pembahasan soal posisi Wamen saat bertemu Presiden. Seandainya pun ada
penawaran posisi wamen, Said kira kecil kemungkinan Andi mau menerimanya.

"Andi itu kelasnya menteri. Dulu dia bahkan nyaris diangkat sebagai menteri sebelum akhirnya
terpental akibat intrik dari salah satu partai politik," tutur pemerhati kenegaraan ini.
Maka itu, kalau cuma jabatan Wamen, Said memperkirakan Andi bisa dengan gampang
mendapatkannya kalau saja mau. "Hubungan persahabatannya dengan Presiden kan erat sekali.
Mungkin dia jauh lebih dekat dengan Jokowi daripada Luhut Binsar Pandjaitan," ujarnya.

Hanya saja, kata Said, Andi Gani bukan tipe orang yang haus jabatan. "Setahu saya, di awal
periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dia bahkan sudah pernah ditawari posisi Wamen.
Tetapi tawaran itu dia tolak secara halus. Kalau jabatan yang ditawarkan itu strategis dan bisa
menjadi alat baginya untuk memperjuangkan nasib buruh, mungkin saja dia akan
pertimbangkan. Jadi, saya termasuk yang tidak yakin pada kemungkinan yang pertama itu,"
ungkapnya.

420