Page 552 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/ buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan
kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.
Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya
menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama
tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan
mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang
penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebut, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan
seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak
tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Sempat terjadi ketegangan setelah pembacaan hasil kesepakatan dalam Badan Musyawarah
(Bamus) oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Adi Atgas.

Penyebabnya, pimpinan rapat paripurna langsung memberi penawaran kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan pandangan akhir
sebelum mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.

Kemudian, tawaran kedua, pandangan-pandangan fraksi akan dapat disampaikan setelah
pemaparan Airlangga. Interupsi pun diajukan anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman.

"Sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konvensi yang
berlaku di dewan dan apa yang telah disepakati. Kami mohon biarkan kesempatan diberikan
kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan sikapnya," kata Benny.
"Ini RUU yang kami anggap sangat penting dan juga ingin supaya publik tahu paling tidak
mengapa fraksi kami menyatakan penolakannya terhadap RUU ini. Setelah itu, Menko mewakili
Presiden berkenan menyampaikan pandangan dan sikapnya," lanjutnya.

Namun, usul tersebut tidak langsung disetujui oleh sejumlah peserta dan pimpinan rapat. Buntut
disahkannya UU Cipta Kerja membuat banyak pihak melakukan penolakan melalui aksi
demontrasi hingga berakhir ricuh.

Salah satunya seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Namun, kata Kapolrestabes Bandung
Kombes Ulung Sampurna Jaya, demonstran yang membuat kerusuhan bukan dari kelompok
buruh dan mahasiswa.

Hal itu dikatakan Ulung terkait aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Bandung
yang berakhir ricuh pada Selasa (6/10/2020). Menurut Ulung, ada 10 orang yang ditangkap atas
kerusuhan tersebut.

"Kemungkinan ada 10 orang yang diamankan oleh Tim Prabu dan Reserse, kita akan lakukan
pemeriksaan terhadap mereka dan dari kelompok mana mereka berasal," kata Ulung kepada
wartawan, Selasa (6/10/2020) malam.

Ulung mengatakan, setelah mahasiswa melakukan demonstrasi, ada massa lain yang datang ke
depan Gedung DPRD Jabar untuk melakukan unjuk rasa.

"Diperkirakan dari kelompok lain yang bukan mahasiswa, sehingga mereka tadi dorong-dorongan
dengan anggota dan berupaya menguasai Gedung Dewan, serta penimpukan," ujar Ulung.
/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Sejumlah Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Menuai
Sorotan.
551